TUGAS EKONOMI MAKRO
ANALISIS KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN
OLEH :
KELOMPOK 6
1. AMELYA SILVIA ( 1310521064 )
2. DINA RAHMAYANTI ( 1310521067 )
3. RAHMI HIDAYATI ( 1310521070 )
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
2013 / 2014
BAB 1
PENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANG
Selama hampir setengah abad, perhatian utama masyarakat perekonomian dunia tertuju pada cara-cara untuk mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Para ekonom dan politisi dari semua negara, baik negara-negara kaya maupun miskin, yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun campuran, semuanya sangat mendambakan dan menomorsatukan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Pada setiap akhir tahun, masing-masing negara selalu mengumpulkan data-data statistiknya yang berkenaan dengan tingkat pertumbuhan GNP relatifnya, dan dengan penuh harap mereka menantikan munculnya angka-angka pertumbuhan yang membesarkan hati. “Pengejaran pertumbuhan” merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia dewasa ini. Seperti kita telah ketahui, berhasil-tidaknya program-program pembangunan di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi-rendahnya tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional.
Mengingat konsep pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur penilaian pertumbuhan ekonomi nasional sudah terlanjur diyakini serta diterapkan secara luas, maka kita tidak boleh ketinggalan dan mau tidak mau juga harus berusaha mempelajari hakekat dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa konsep ekonomi makro ?
2. Apa sasaran ekonomi makro ?
3. Bagaimana kebijakan makro ekonomi Indonesia ?
4. Apa maksud pengeluaran pemerintah dan pajak ?
5. Bagaimana perhitungan keseimbangan ekonomi 3 sektor ?
6. Bagaimana konsep dan perhitungan multipliyer 3 sektor ?
7. Bagaimana konsep anggaran pemerintah surplus,deficit dan berimbang ?
BAB II
PEMBAHASAN
KONSEP EKONOMI MAKRO
1. Produk Nasional Bruto (Gross National Produck=GNP)
Produk Nasional Bruto atau GNP adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian dalam suatu kurun waktu tertentu. GNP sebagai ukuran pokok dari kegiatan ekonomi.
Ada dua acuan dalam mengukur GNP atas dasar harga yang berlaku (GNP-nominal) pada saat output itu diproduksi dan menurut harga konstan (GNP-riel) pada tahun tertentu.
Produk Nasional Bruto atau GNP adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian dalam suatu kurun waktu tertentu. GNP sebagai ukuran pokok dari kegiatan ekonomi.
Ada dua acuan dalam mengukur GNP atas dasar harga yang berlaku (GNP-nominal) pada saat output itu diproduksi dan menurut harga konstan (GNP-riel) pada tahun tertentu.
2. Inflasi
Laju inflasi adalah prosentase kenaikan tingkat harga pada periode tertentu. Di dalam mengukur laju inflasi didasarkan pada tingkat harga yang berlaku dan dengan tingkat harga konstan pada tahun dasar tertentu yang dijadikan dasar pengukuran output.
Laju inflasi adalah prosentase kenaikan tingkat harga pada periode tertentu. Di dalam mengukur laju inflasi didasarkan pada tingkat harga yang berlaku dan dengan tingkat harga konstan pada tahun dasar tertentu yang dijadikan dasar pengukuran output.
3. Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi menunjukan pada tingkat kenaikan GNP-riel yang berlaku pada tingkat perekonomian suatu negara. Hal ini terjadi karena adanya perubahan dari sumber daya ekonomi, baik tenaga kerja ataupun modal untuk investasi. Dimana angkatan kerja, baik yang sedang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, mengalami pertumbuhan sepanjang waktu, sehingga tersedia sumberdaya bagi peningkatan produksi. Barang modal untuk investasi juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu tertentu, sehingga menjadikan sumberdaya mengalami peningkatan dalam kapasitas produksi tertentu.
Laju pertumbuhan ekonomi menunjukan pada tingkat kenaikan GNP-riel yang berlaku pada tingkat perekonomian suatu negara. Hal ini terjadi karena adanya perubahan dari sumber daya ekonomi, baik tenaga kerja ataupun modal untuk investasi. Dimana angkatan kerja, baik yang sedang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, mengalami pertumbuhan sepanjang waktu, sehingga tersedia sumberdaya bagi peningkatan produksi. Barang modal untuk investasi juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu tertentu, sehingga menjadikan sumberdaya mengalami peningkatan dalam kapasitas produksi tertentu.
4. Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Kesempatan kerja sebagai tolok ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dengan ditunjukkan adanya perubahan faktor produksi tenaga kerja dengan tingkat perubahan skill yang dimilki.
Tingkat pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Apabila pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja atau pengangguran, maka akan terjadi suatu permasalahan ekonomi dan sosial yang berujung pada resesi.
Kesempatan kerja sebagai tolok ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dengan ditunjukkan adanya perubahan faktor produksi tenaga kerja dengan tingkat perubahan skill yang dimilki.
Tingkat pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Apabila pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja atau pengangguran, maka akan terjadi suatu permasalahan ekonomi dan sosial yang berujung pada resesi.
5. Inflasi, Pertumbuhan dan Pengangguran
Dalam mengukur keberhasilan atau prestasi dalam ekonomi makro, dapat menggunakan tiga variabel ekonomi, yaitu laju inflasi, laju pertumbuhan output dan tingkat pengangguran.
Keberhasilan dalam kebijakan ekonomi makro apabila laju inflasi terkendali, sedangkan pertumbuhan output produksi mengalami peningkatan dan kesempatan kerja meningkat sebanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk.
Bila laju pertumbuhan ekonomi tinggi, produksi barang dan jasa meningkat, memungkinkan kenaikan standar hidup atau tingkat kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.
Dalam mengukur keberhasilan atau prestasi dalam ekonomi makro, dapat menggunakan tiga variabel ekonomi, yaitu laju inflasi, laju pertumbuhan output dan tingkat pengangguran.
Keberhasilan dalam kebijakan ekonomi makro apabila laju inflasi terkendali, sedangkan pertumbuhan output produksi mengalami peningkatan dan kesempatan kerja meningkat sebanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk.
Bila laju pertumbuhan ekonomi tinggi, produksi barang dan jasa meningkat, memungkinkan kenaikan standar hidup atau tingkat kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.
6. Siklus dan Kesenjangan Ekonomi
Variabel ekonomi makro, yaitu inflasi, pertumbuhan dan pengangguran saling berinteraksi melalui siklus ekonomi. Siklus ekonomi adalah pola ekspansi (pemulihan) dan kontraksi (resesi) yang kurang lebih teratur dalam kegiatan ekonomi di sekitar alur trend laju pertumbuhan. Pada titik puncak (booming) kegiatan ekonomi relatif tinggi terhadap trend pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada titik lesu (resesi) menunjukkan titik terendah dalam kegiatan ekonomi terhadap trend pertumbuhan ekonomi.
Laju pertumbuhan ekonomi ditunjukkan peningkatan GNP riel dengan ditandai peningkatan kapasitas output, yaitu peningkatan jumlah sumber daya yang dapat digunakan, perbaikan pengetahuan dan metode produksi. Peningkatan jumlah sumber daya memungkingkan perekonomian untuk memproduksi lebih banyak, sehingga kecenderungan adanya peningkatan kapasitas produksi.
Output selalu berfluktuasi disekitar trend pertumbuhan ekonomi pada periode tertentu, hal ini tergantung dari fluktuasi daripada variabel-variabel ekonomi yang bertendensi pada perubahan pada faktor-faktor produksi. Ekspansi atau pemulihan akan ditunjukkan dengan penggunaan sumber daya yang optimal atau kapasitas produksi penuh.
Variabel ekonomi makro, yaitu inflasi, pertumbuhan dan pengangguran saling berinteraksi melalui siklus ekonomi. Siklus ekonomi adalah pola ekspansi (pemulihan) dan kontraksi (resesi) yang kurang lebih teratur dalam kegiatan ekonomi di sekitar alur trend laju pertumbuhan. Pada titik puncak (booming) kegiatan ekonomi relatif tinggi terhadap trend pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada titik lesu (resesi) menunjukkan titik terendah dalam kegiatan ekonomi terhadap trend pertumbuhan ekonomi.
Laju pertumbuhan ekonomi ditunjukkan peningkatan GNP riel dengan ditandai peningkatan kapasitas output, yaitu peningkatan jumlah sumber daya yang dapat digunakan, perbaikan pengetahuan dan metode produksi. Peningkatan jumlah sumber daya memungkingkan perekonomian untuk memproduksi lebih banyak, sehingga kecenderungan adanya peningkatan kapasitas produksi.
Output selalu berfluktuasi disekitar trend pertumbuhan ekonomi pada periode tertentu, hal ini tergantung dari fluktuasi daripada variabel-variabel ekonomi yang bertendensi pada perubahan pada faktor-faktor produksi. Ekspansi atau pemulihan akan ditunjukkan dengan penggunaan sumber daya yang optimal atau kapasitas produksi penuh.
SASARAN EKONOMI MAKRO
Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro dapat dibedakan kepada empat aspek berikut:
a. Menstabilkan kegiatan ekonomi / price level stability.
a. Menstabilkan kegiatan ekonomi / price level stability.
b. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi / high employment level. Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan kesempatan kerja adalah peran pemerintah dalam perluasan kesempatan kerja, pendekatan demand dan supply of labor dalam perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya perluasan kesempatan kerja, human capital sebagai upaya efektif perluasan kerja, keuangan negara dan kesempatan kerja, kebijakan ketenagakerjaan, serikat kerja, hubungan industrial, sistem ekonomi dan kesempatan kerja.
c. menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh / long-term economic growth. Pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah :
(1) berlangsung terus menerus,
(2) disertai dengan terciptanya lapangan kerja,
(3) tidak merusak lingkungan,
(4) lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk,
(5) disertai dengan distribusi pendapatan yang adil,
(6) kontribusi sektoral yang merata,
(7) tidak meninggalkan sektor pertanian,
(8)kenaikannya riil,
(9) penyumbang terbesar PDB adalah warga domestik, bukan asing.
(1) berlangsung terus menerus,
(2) disertai dengan terciptanya lapangan kerja,
(3) tidak merusak lingkungan,
(4) lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk,
(5) disertai dengan distribusi pendapatan yang adil,
(6) kontribusi sektoral yang merata,
(7) tidak meninggalkan sektor pertanian,
(8)kenaikannya riil,
(9) penyumbang terbesar PDB adalah warga domestik, bukan asing.
d. Kestabilan nilai tukar / exchange rate stability. Nilai tukar merupakan nilai uang secara eksternal, yang tinggi rendahnya berdampak pada berbagai aspek ekonomi dan sosial lainnya, misalnya :
(1) impor dan ekspor,
(2) APBN dan APBD,
(3) kesehatan dan pendidikan,
(4) transportasi,
(5) industri dalam negeri,
(6) politik,
(7) daya beli masyarakat,
(8) dunia perbankan,
(9) sektor pertanian, kelautan, peternakan, sektor properti , dan sebagainya.
BENTUK BENTUK KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DI INDONESIA
a. Kebijakan Fiskal
Yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Atau kebijakan pemerintah yang membuat perubahan dalam bidang per-pajakan (T) dan pengeluaran pemerintah (G) dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran /permintaan agregat dalam perekonomian Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pendapatan. Caranya dengan : menambah atau mengurangi PAJAK dan SUBSIDI.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
a. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
b. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
c. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal (Fiscal Policy) adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran. Prosesnya adalah;
a. Pengurangan pajak penghasilan → akan menambah daya beli masyarakat dan akan meningkatkan pengeluaran agregat.
b. Peningkatan pengeluaran agregat dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa maupun untuk menambah investasi.
c. Selanjutnya dalam masa inflasi atau ketika kegiatan ekonomi telah full employment, langkah sebaliknya harus dilakukan yaitu ; pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah akan dikurangi.
d. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran/permintaan agregat dan mengurangi tekanan Inflasi.
b. Kebijakan Moneter
Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
a. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
b. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation). Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate). Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio). Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion).Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
(1) impor dan ekspor,
(2) APBN dan APBD,
(3) kesehatan dan pendidikan,
(4) transportasi,
(5) industri dalam negeri,
(6) politik,
(7) daya beli masyarakat,
(8) dunia perbankan,
(9) sektor pertanian, kelautan, peternakan, sektor properti , dan sebagainya.
BENTUK BENTUK KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DI INDONESIA
a. Kebijakan Fiskal
Yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Atau kebijakan pemerintah yang membuat perubahan dalam bidang per-pajakan (T) dan pengeluaran pemerintah (G) dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran /permintaan agregat dalam perekonomian Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pendapatan. Caranya dengan : menambah atau mengurangi PAJAK dan SUBSIDI.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
a. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
b. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
c. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal (Fiscal Policy) adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran. Prosesnya adalah;
a. Pengurangan pajak penghasilan → akan menambah daya beli masyarakat dan akan meningkatkan pengeluaran agregat.
b. Peningkatan pengeluaran agregat dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa maupun untuk menambah investasi.
c. Selanjutnya dalam masa inflasi atau ketika kegiatan ekonomi telah full employment, langkah sebaliknya harus dilakukan yaitu ; pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah akan dikurangi.
d. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran/permintaan agregat dan mengurangi tekanan Inflasi.
b. Kebijakan Moneter
Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
a. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
b. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation). Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate). Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio). Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion).Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
3. Tolak Ukur Stabilitas Moneter
Setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki target dan ukuran keberhasilan. Hal ini penting, untuk mengukur atau sebagai acuan, apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Dalam perekonomian beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menilai kebijakan moneter adalah :
1. Jumlah Uang Beredar (JUB)
Dari kelima indikator tersebut, hanya JUB yang tidak dapat dimonitor dan dirasakan lansung oleh masyarakat, sementara itu indikator nomor 2 sampai dengan 5, relatif dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan alasan ini, berikut ini akan dijelaskan secara ringkas dari keempat indikator tersebut
2. Laju inflasi yang cukup rendah terkendali
Bagi dunia perbankan laju inflasi yang tinggi akan menimbukan kesulitan bagi Bank untuk mengerahkan dana masyarakat, karena dengan inflasi yang tinggi tersebut, tingkat bunga riil (bunga nominal-inflasi) akan menurun, sehingga mengurangi keinginan masyarakat untuk menyimpan kekayaannya dalam produk-produk perbankan. Dampak selanjutnya adalah, bunga riil yang menurun bila dibandingkan tingkat bunga riil di luar negeri akan memicu larinya dana masyarakat ke luar negeri, karena dirasakan masyarakat lebih menguntungkan menyimpan dananya di luar negeri.
3. Suku bunga pada tingkat yang wajar
Selain yang telah sering dijelaskan sebelumnya, bahwa dari sisi masyarakat tingginya suku bunga memang akan menambah keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, namun di sisi lain, tingginya suku bunga tersebut akan mengurangi niat dunia usaha untuk mengambil kredit bagi pengembangan usahanya. Akibatnya dana yang sudah terlanjur masuk ke perbankan dengan adanya bunga tinggi tersebut, tidak dapat tersalurkan dan menimbulkan permasalahan baru bagi perbankan, yakni, Kemana dana masyarakat tersebut akan disalurkan ? Apabila masalah ini tidak segera mendapat jalan keluar, maka perbankan terancam akan menghadapi masalah likuiditas dan tentu saja masalah penghasilan dari bunga yang seharusnya diperoleh.
4. Nilai tukar rupiah yang realistis, dan
Nilai tukar yang stabil tentu akan lebih memberi iklim kepastian bagi semua pelaku usaha, termasuk sektor perbankan, dunia usaha dan masyarakat. Nilai tukar rupiah yang rendah saat ini dapat dijadikan saat yang baik dunia usaha yang berorientasi ekspor, dan ini dapat memicu peningkatan permintaan kredit dari dunia usaha untuk melanjutkan dan meningkatkan produk ekspornya.
5. Ekspektasi/harapan masyarakat terhadap moneter
Meskipun lebih sulit untuk diukur, namun ekspektasi masyarakat mulai mendapat perhatian besar dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia. Ekspektasi umumnya terjadi melalui ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi dan ekspektasi terhadap nilai tukar. Ekspektasi masyarakat yang berlebihan terhadap besaran inflasi akan mendorong semakin tingginya harga-harga, sehingga akan mengurangi tingkat konsumsi dan daya saing produk dalam negeri yang akan diekspor. Sementara itu, ekspektasi masyarakat yang negatif terhadap nilai tukar akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada mata uang rupiah, sehingga dapat memicu mengalirnya dana masyarakat keluar negeri.
4. Strategi Kebijakan Moneter
Untuk mendapatkan indikator moneter seperti disyaratkan di atas, pemerintah yang dalam hal ini otoritas moneter, memerlukan strategi yang tepat dan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Secara umum, strategi moneter yang dapat dipilih antara lain adalah :
1. Startegi Kebijakan moneter longgar (Easy Monetary Policy) atau Strategi kebijakan moneter ketat (Tight Monetary Policy).
Kebijakan moneter longgar akan ditempuh untuk menggiatkan kembali perekonomian yang sedang lesu, dengan cara mempermudah dan menambah jumlah uang beredar, agar permintaan konsumsi naik.
2. Countercyclical Monetary Policy atau Accomodative Monetary Policy Countercyclical Monetary Policy
Untuk memperlunak konjungtur/naik turunnya perekonomian, pemerintah perlu secara aktif malakukan intervensi di pasar uang, yakni dengan melakukan ekspansi moneter disaat perekonomian menghadapi masa resesi dan melakukan konstraksi moneter saat perekonomian mengalami boom/laju yang terlalu cepat. Penjelasan ini dapat dilihat pada gambar berikut
3. Accomodatice Monetery Policy
Pendapat kedua mengatakan, bahwa sebaiknya pemerintah menghindari intervensi untuk memperlunak konjungtur perekonomian yang terjadi, dan membiarkannya terjadi secara alami. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran:
a. Ekspektasi masyarakat dapat mengalahkan dampak dari variabel-variabel moneter lainnya. Dengan kata lain, masyarakat telah mengantisipasi setiap kebijakan yang akan diterapkan oleh masyarakat.
b. Kebijakan pemerintah tidak dapat memberi dampak secara langsung dan segera. Sebagai contoh; kebijakan moneter longgar yang ekspansif yang diterapkan saat ekonomi lesu/resesi, tidak akan segera kelihatan dampaknya saat itu juga, namun butuh waktu dan itu dapat terjadi justru ketika perekonomian telah mencapai tahap boom.
5. Efektifitas kebijakan Moneter
Yang dimaksud dengan efektifitas kebijakan moneter adalah, sejauh mana kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah (apapun bentuknya), memberi dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat, dalam arti :
a. dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
b. dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
c. dapat meningkatkan kesempatan kerja
d. dapat meningkatkan penerimaan devisa negara
e. serta memberi pengaruh pada kebijakan makro lainnya
Teori yang membicarakan mengenai efektifitas kebijakan moneter ini diantaranya adalah :
a. Teori Natural Rate Hypothesis, yang percaya bahwa kebijakan hanya akan efektif dan memberi dampak dalam jangka pendek saja, namun tidak akan efektif untuk jangka panjang
b. Teori Rational Expectation Hypothesis, yang percaya bahwa baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, kebijakan moneter tidak akan efektif untuk memberi pemahaman yang lebih baik mengenai kedua teori tersebut, perhatikan contoh kasus berikut ini. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat, pemerintah akan menempuh kebijakan ekspansif (kebijakan moneter longgar).
3. Kebijakan Segi Penawaran
Merupakan kebijakan pendapatan (incomes policy), yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan kerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan.
Kebijakan segi penawaran lebih menekankan kepada:
a. meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja
b. meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya.
6. Masalah dan Kesulitan Penerapan Kebijakan Moneter diNegara Berkembang
Pemerintah (dalam hal ini Bank Sentral) harus menggunakan kebijakan moneter untuk mempengaruhi pengeluaran swasta dan masyarakat ke arah yang dinginkan dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Pada waktu resesi dan tingkat pengangguran tinggi, pemerintah harus berusaha meningkatkan seluruh pengeluaran masyarakat antara lain dengan cara meningkatkan penawaran uang dalam masyarakat. Turunnya suku tingkat bunga menimbulkan gairah investasi yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat, dan akhirnya menurunkan tingkat harga dan menaikkan output nasional. Kebijakan moneter yang dapat dilakukan untuk mecapai tujuan ini adalah mengurangi tingkat cadangan minimum, menurunkan tingkat bunga dan membeli surat-surat berharga dari masyarakat.
Pada masa inflasi dan ekonomi yang memanas, kebijakan moneter dilakukan haruslah berjalan ke arah yang sebaliknya.
Dengan demikian, salah satu tugas dari kebijakan moneter adalah menyediakan pertambahan penawaran uang yang cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan lancar. Pada masa terjadi kelebihan permintaan dan inflasi, penawaran uang dalam masyarakat harus dikurangi. Dinegara-negara berkembang kebijakan ini harus mencakup juga kebijakan untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat, yaitu dengan berusaha menarik uang tersebut dari tangan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat pengeluarannya. Cara yang dapat ditempuh dengan menarik uang tersebut ke dalam sistem perbankan, misalnya dengan cara memberikan bunga yang tinggi kepada nasabah deposito berjangka.
7. Kebijakan Moneter dalam Pembangunan
Masalah dan cakupan dalam pembahasan makroekonomi dapat digolongkan atas empat kelompok besar, yaitu pertumbuhan ekonomi (growth), inflasi (inflation), pengangguran (unemployment) dan necara pembayaran (balance of payment). Untuk menangani persoalan-persoalan makroekonomi tersebut, misal ingin meningkatkan atau mengejar pertumbuhan ekonomi pada suatu tingkat tertentu, secara teoritis dapat didekati dengan dua cara, yaitu :
1. Demand management. Pendekatan ini dilakukan pada upaya pengendalian makroekonomi yang bertumpu pada pengelolaan permintaan agregat atau aggregate demand (AD), artinya demand management adalah kebijakan pengendalian makroekonomi yang utama. Ada dua kebijakan pokok dengan pendekatan ini yaitu kebijakan fiskal (fiscal policy) dan kebijakan moneter (monetary policy).
Kebijakan fiskal biasanya eksekusinya lambat, karena untuk meng-implementasikannya harus melalui prosedur yang cukup panjang,misalnya perlu pembahasan (public hearing) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun demikian, dari segi efektivitas kebijakan ini lebih ampuh. Di sisi lain, kebijakan moneter, merupakan kebijakan yang dapat dieksekusi secara cepat atau dapat dilakukan seketika, karena kebijakan ini dimiliki oleh otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia. Namun, seringkali pengaruh kebijakan tersebut lambat dan tidak selalu seperti yang diharapkan dan biasanya sifatnya untuk mengatasi masalah dalam jangka pendek atau sesaat saja.
2. Supply Management. Upaya pengendalian makroekonmi dengan pendekatan ini sampai saat ini masih sulit dilakukan, karena menyangkut teknologi yang sifatnya jangka panjang. Teori Keynes yang merupakan demand side dari makroekonomi masih mendominasi kebijakan yang dipegang pada sebagian besar negara. Apa yang terjadi dengan harga dan output (GNP) hanya mengikuti apa yang terjadi dengan permintaan agregat. Sehingga kebijakan-kebijakan makro harus diarahkan bagaimana mempengaruhi permintaan agregat agar pada tingkat yang sesuai dengan yang diinginkan. Menurut dasar logika ini, penawaran agregat (aggregat supply) dianggap seolah-olah sebagai sesuatu yang (paling tidak dalam jangka pendek) tidak dapat dipengaruhi secara langsung, tetapi hanya secara tidak langsung lewat permintaan agregat.
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pemikiran makro ekonomi Keynes dengan demand managemant masih mendominasi dalam memecahkan persoalan-persoalan makroekonomi.
Setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki target dan ukuran keberhasilan. Hal ini penting, untuk mengukur atau sebagai acuan, apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Dalam perekonomian beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menilai kebijakan moneter adalah :
1. Jumlah Uang Beredar (JUB)
Dari kelima indikator tersebut, hanya JUB yang tidak dapat dimonitor dan dirasakan lansung oleh masyarakat, sementara itu indikator nomor 2 sampai dengan 5, relatif dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan alasan ini, berikut ini akan dijelaskan secara ringkas dari keempat indikator tersebut
2. Laju inflasi yang cukup rendah terkendali
Bagi dunia perbankan laju inflasi yang tinggi akan menimbukan kesulitan bagi Bank untuk mengerahkan dana masyarakat, karena dengan inflasi yang tinggi tersebut, tingkat bunga riil (bunga nominal-inflasi) akan menurun, sehingga mengurangi keinginan masyarakat untuk menyimpan kekayaannya dalam produk-produk perbankan. Dampak selanjutnya adalah, bunga riil yang menurun bila dibandingkan tingkat bunga riil di luar negeri akan memicu larinya dana masyarakat ke luar negeri, karena dirasakan masyarakat lebih menguntungkan menyimpan dananya di luar negeri.
3. Suku bunga pada tingkat yang wajar
Selain yang telah sering dijelaskan sebelumnya, bahwa dari sisi masyarakat tingginya suku bunga memang akan menambah keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, namun di sisi lain, tingginya suku bunga tersebut akan mengurangi niat dunia usaha untuk mengambil kredit bagi pengembangan usahanya. Akibatnya dana yang sudah terlanjur masuk ke perbankan dengan adanya bunga tinggi tersebut, tidak dapat tersalurkan dan menimbulkan permasalahan baru bagi perbankan, yakni, Kemana dana masyarakat tersebut akan disalurkan ? Apabila masalah ini tidak segera mendapat jalan keluar, maka perbankan terancam akan menghadapi masalah likuiditas dan tentu saja masalah penghasilan dari bunga yang seharusnya diperoleh.
4. Nilai tukar rupiah yang realistis, dan
Nilai tukar yang stabil tentu akan lebih memberi iklim kepastian bagi semua pelaku usaha, termasuk sektor perbankan, dunia usaha dan masyarakat. Nilai tukar rupiah yang rendah saat ini dapat dijadikan saat yang baik dunia usaha yang berorientasi ekspor, dan ini dapat memicu peningkatan permintaan kredit dari dunia usaha untuk melanjutkan dan meningkatkan produk ekspornya.
5. Ekspektasi/harapan masyarakat terhadap moneter
Meskipun lebih sulit untuk diukur, namun ekspektasi masyarakat mulai mendapat perhatian besar dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia. Ekspektasi umumnya terjadi melalui ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi dan ekspektasi terhadap nilai tukar. Ekspektasi masyarakat yang berlebihan terhadap besaran inflasi akan mendorong semakin tingginya harga-harga, sehingga akan mengurangi tingkat konsumsi dan daya saing produk dalam negeri yang akan diekspor. Sementara itu, ekspektasi masyarakat yang negatif terhadap nilai tukar akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada mata uang rupiah, sehingga dapat memicu mengalirnya dana masyarakat keluar negeri.
4. Strategi Kebijakan Moneter
Untuk mendapatkan indikator moneter seperti disyaratkan di atas, pemerintah yang dalam hal ini otoritas moneter, memerlukan strategi yang tepat dan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Secara umum, strategi moneter yang dapat dipilih antara lain adalah :
1. Startegi Kebijakan moneter longgar (Easy Monetary Policy) atau Strategi kebijakan moneter ketat (Tight Monetary Policy).
Kebijakan moneter longgar akan ditempuh untuk menggiatkan kembali perekonomian yang sedang lesu, dengan cara mempermudah dan menambah jumlah uang beredar, agar permintaan konsumsi naik.
2. Countercyclical Monetary Policy atau Accomodative Monetary Policy Countercyclical Monetary Policy
Untuk memperlunak konjungtur/naik turunnya perekonomian, pemerintah perlu secara aktif malakukan intervensi di pasar uang, yakni dengan melakukan ekspansi moneter disaat perekonomian menghadapi masa resesi dan melakukan konstraksi moneter saat perekonomian mengalami boom/laju yang terlalu cepat. Penjelasan ini dapat dilihat pada gambar berikut
3. Accomodatice Monetery Policy
Pendapat kedua mengatakan, bahwa sebaiknya pemerintah menghindari intervensi untuk memperlunak konjungtur perekonomian yang terjadi, dan membiarkannya terjadi secara alami. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran:
a. Ekspektasi masyarakat dapat mengalahkan dampak dari variabel-variabel moneter lainnya. Dengan kata lain, masyarakat telah mengantisipasi setiap kebijakan yang akan diterapkan oleh masyarakat.
b. Kebijakan pemerintah tidak dapat memberi dampak secara langsung dan segera. Sebagai contoh; kebijakan moneter longgar yang ekspansif yang diterapkan saat ekonomi lesu/resesi, tidak akan segera kelihatan dampaknya saat itu juga, namun butuh waktu dan itu dapat terjadi justru ketika perekonomian telah mencapai tahap boom.
5. Efektifitas kebijakan Moneter
Yang dimaksud dengan efektifitas kebijakan moneter adalah, sejauh mana kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah (apapun bentuknya), memberi dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat, dalam arti :
a. dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
b. dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
c. dapat meningkatkan kesempatan kerja
d. dapat meningkatkan penerimaan devisa negara
e. serta memberi pengaruh pada kebijakan makro lainnya
Teori yang membicarakan mengenai efektifitas kebijakan moneter ini diantaranya adalah :
a. Teori Natural Rate Hypothesis, yang percaya bahwa kebijakan hanya akan efektif dan memberi dampak dalam jangka pendek saja, namun tidak akan efektif untuk jangka panjang
b. Teori Rational Expectation Hypothesis, yang percaya bahwa baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, kebijakan moneter tidak akan efektif untuk memberi pemahaman yang lebih baik mengenai kedua teori tersebut, perhatikan contoh kasus berikut ini. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat, pemerintah akan menempuh kebijakan ekspansif (kebijakan moneter longgar).
3. Kebijakan Segi Penawaran
Merupakan kebijakan pendapatan (incomes policy), yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan kerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan.
Kebijakan segi penawaran lebih menekankan kepada:
a. meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja
b. meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya.
6. Masalah dan Kesulitan Penerapan Kebijakan Moneter diNegara Berkembang
Pemerintah (dalam hal ini Bank Sentral) harus menggunakan kebijakan moneter untuk mempengaruhi pengeluaran swasta dan masyarakat ke arah yang dinginkan dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Pada waktu resesi dan tingkat pengangguran tinggi, pemerintah harus berusaha meningkatkan seluruh pengeluaran masyarakat antara lain dengan cara meningkatkan penawaran uang dalam masyarakat. Turunnya suku tingkat bunga menimbulkan gairah investasi yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat, dan akhirnya menurunkan tingkat harga dan menaikkan output nasional. Kebijakan moneter yang dapat dilakukan untuk mecapai tujuan ini adalah mengurangi tingkat cadangan minimum, menurunkan tingkat bunga dan membeli surat-surat berharga dari masyarakat.
Pada masa inflasi dan ekonomi yang memanas, kebijakan moneter dilakukan haruslah berjalan ke arah yang sebaliknya.
Dengan demikian, salah satu tugas dari kebijakan moneter adalah menyediakan pertambahan penawaran uang yang cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan lancar. Pada masa terjadi kelebihan permintaan dan inflasi, penawaran uang dalam masyarakat harus dikurangi. Dinegara-negara berkembang kebijakan ini harus mencakup juga kebijakan untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat, yaitu dengan berusaha menarik uang tersebut dari tangan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat pengeluarannya. Cara yang dapat ditempuh dengan menarik uang tersebut ke dalam sistem perbankan, misalnya dengan cara memberikan bunga yang tinggi kepada nasabah deposito berjangka.
7. Kebijakan Moneter dalam Pembangunan
Masalah dan cakupan dalam pembahasan makroekonomi dapat digolongkan atas empat kelompok besar, yaitu pertumbuhan ekonomi (growth), inflasi (inflation), pengangguran (unemployment) dan necara pembayaran (balance of payment). Untuk menangani persoalan-persoalan makroekonomi tersebut, misal ingin meningkatkan atau mengejar pertumbuhan ekonomi pada suatu tingkat tertentu, secara teoritis dapat didekati dengan dua cara, yaitu :
1. Demand management. Pendekatan ini dilakukan pada upaya pengendalian makroekonomi yang bertumpu pada pengelolaan permintaan agregat atau aggregate demand (AD), artinya demand management adalah kebijakan pengendalian makroekonomi yang utama. Ada dua kebijakan pokok dengan pendekatan ini yaitu kebijakan fiskal (fiscal policy) dan kebijakan moneter (monetary policy).
Kebijakan fiskal biasanya eksekusinya lambat, karena untuk meng-implementasikannya harus melalui prosedur yang cukup panjang,misalnya perlu pembahasan (public hearing) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun demikian, dari segi efektivitas kebijakan ini lebih ampuh. Di sisi lain, kebijakan moneter, merupakan kebijakan yang dapat dieksekusi secara cepat atau dapat dilakukan seketika, karena kebijakan ini dimiliki oleh otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia. Namun, seringkali pengaruh kebijakan tersebut lambat dan tidak selalu seperti yang diharapkan dan biasanya sifatnya untuk mengatasi masalah dalam jangka pendek atau sesaat saja.
2. Supply Management. Upaya pengendalian makroekonmi dengan pendekatan ini sampai saat ini masih sulit dilakukan, karena menyangkut teknologi yang sifatnya jangka panjang. Teori Keynes yang merupakan demand side dari makroekonomi masih mendominasi kebijakan yang dipegang pada sebagian besar negara. Apa yang terjadi dengan harga dan output (GNP) hanya mengikuti apa yang terjadi dengan permintaan agregat. Sehingga kebijakan-kebijakan makro harus diarahkan bagaimana mempengaruhi permintaan agregat agar pada tingkat yang sesuai dengan yang diinginkan. Menurut dasar logika ini, penawaran agregat (aggregat supply) dianggap seolah-olah sebagai sesuatu yang (paling tidak dalam jangka pendek) tidak dapat dipengaruhi secara langsung, tetapi hanya secara tidak langsung lewat permintaan agregat.
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pemikiran makro ekonomi Keynes dengan demand managemant masih mendominasi dalam memecahkan persoalan-persoalan makroekonomi.
BAB III
PEMBAHASAN
1.PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PAJAK
A.PENGELUARAN PEMERINTAH
Beberapa teori ekonomi menyatakan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi tingkat output nasional. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi akan meningkatkan ouput agregat (Dornbusch, 2001)
Penentu-penentu pengeluaran pemerintah
Penentu-penentu pengeluaran pemerintah
· Proyeksi jumlah pajak yang diterima
Salah satu faktor yang penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Semakin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan,semakin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan.
· Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai
Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran,menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.
· Pertimbangan politik dan keamanan pemerintah
Kekacauan politik dan perselisihan diantara berbagai golongan masyarakat akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar ,terutama apabila operasi militer perlu dilakukan,sehingga pemerintah perlu membelanjakan uang yang lebih besar dari pendapatan pajak.
B.PAJAK
Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlihat bahwa salah satu sumber penerimaan negara adalah bersumber dari sektor pajak. Definisi pajak dikemukakan oleh Remsky K. Judisseno (1997:5) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah suatu kewjiban kenegaraan dan pengapdiaan peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara”.
Dari definisi pajak tersebut di atas jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah.
Undang-Undang Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.
Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan system perpajakan yang dianut oleh pemerintah yakni sistem self-assessment yang berarti wajib pajak melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem self-assessment tersebut, pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran dari setiap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku pada saat ini menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang telah menetap di Indonesia selama 183 hari secara berturut-turut dan memperolah penghasilan dari kegiatan usahanya wajib untuk melakukan kegiatan perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya system self-assessment yang diterapkan oleh pemerintah dalam bidang perpajakan, berarti kewajiban perpajakan setiap wajib pajak, dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak ke pemerintah dalam hal ini kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar atau berdomisili.
Dalam bukunya, Merdiasmo (2002:1) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
JENIS-JENIS PAJAK
A. Pajak Langsung Dan Pajak Tidak Langsung
1. Pajak Langsung :pungutan pemerintah yang secara langsungdikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan ke atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung, yaitu pajak yang secara langsung di pungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak.
2. Pajak tak langsung: pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain.slah satu jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor. Contoh lain dari pajak tak langsung adalah pajak penjualan. Pajak ini biasanya ditambahkan ke harga penjualan yang di tentukan oleh pedagang-pedagang. Oleh sebab itu pajak penjualan berkecenderungan akan mengakibatkan kenaikan harga.
B. Bentuk-Bentuk Pajak Pendapatan
1. Pajak Regresif: system pajak yang presentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Dalam system ini, pada pendapatan rendah pajak yang dipungut meliputi bagian yang tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi, semakin tinggi pendapatan semakin kecil presentasi pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan.
2. Pajak proporsional: presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Dalam system pajak seperti ini, tidak dibedakan diantara penduduk yang kaya atau yang miskin dan diantara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Mereka harus membayar pajak dengan presentasi yag tetap.
3. Pajak progresif: system pajak yang persentasinyabertambah apabila pendapatan semakin meningkat.
Contoh :
a. Jika pendapatan sampai 500.000 persentasi pajaknya 2 %.
b. Jika pendapatan 500.000 – 2.000.000 persentasi pajaknya 4 %.
c. Jika pendapatan 2.001.000 – 5000.000 persentasi pajaknya 10 %.
d. Jika lebih dari 5.000.000 persentasi pajaknya 20 %.
Pajak progresif menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi.
2.PERHITUNGAN KESEIMBANGAN EKONOMI 3 SEKTOR
A. Pengertian Ekonomi 3 Sektor
Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga dan pemerintah. Dengan demikian dalam menganalisis perekonomian tiga sektor pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah keatas kegiatan dalam sesuatu perekonomian.
1. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu:
a. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga.
b. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan-perbelanjaan agregat.
Kedua aliran pengeluaran / pendapatan ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian. Dalam ekonomi tiga sektor belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh sebab itu ,ekonomi tiga sektor dinamakan juga ekonomi tertutup.
B. Aliran Pendapatan Dan Syarat Keseimbangan
1. Aliran pendapatan dan pengeluaran
a. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Tiga jenis aliran yang baru tersebut adalah :
1) Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama.
2) Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah keatas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan.
3) Aliran pendapatan dari sektor pemerintah sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran keatas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah.
b. Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu
1) pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi dan
2) pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah.
c. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber :
1) dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan utang oleh perusahaan dan
2) dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah.
2. Syarat Keseimbangan
Keseimbangan : Y = AE, atau Y = C + I + G
Y : penawaran agregat AE : pengeluaran agregat
C : konsumsi rumah tangga I : investasi perusahaan
G : pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa
Y = C + S + T ( setiap pendapatan nasional )
C + I + G = C + S + T ( keseimbangan = setiap pendapatan nasional )
Jika C dikurangi dari setiap ruas maka, Dalam perekonomian tiga sektor I dan G adalah suntikan kedalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Sebagai kesimpulan dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan : I + G = S + T
Perekonomian ini terdiri dari tiga pelaku utama yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Pengeluaran dari perekonomian ini terdiri dari pengeluaran rumah tangga (C) , pengeluaran perusahaan (I), dan pemerintahan (G), atau ditulis E = C + I + G. Sedangkan pendapatan diperoleh dari pengeluaran konsumsi rumah tangga (C) , pajak (Tx), dan tabungan (S). Jika pemerintah memberikan subsidi (Tr) maka akan menambah pendapatan masyarakat sehingga dapat ditulis Y = C+Tx+S-Tr.
Kondisi keseimbangan:
Y=E
C+Tx+S-Tr = C + I + G
S+Tx = I+G+Tr atau S-I = G-Tx+Tr
S - I disebut surplus sektor swata, sedangkan G-Tx+Tr disebut defisit anggaran belanja. Dengan demikian perekonomian dikatakan seimbang jika surplus sektor swasta sama dengan defisit anggaran belanja.
Gambar berikut adalah Keseimbangan tiga sektor
AD
Co
Io+Go
0 Y
-Co
Perhitungan pendapatan nasional tiga sektor dibedakan menjadi dua menurut jenis pajaknya yaitu pajak yang sifatnya tetap (lump-sum tax) dan pajak yang besar kecilnya tergantung dari besar kecilnya pendapatan nasional (proportional tax).
Contoh soal perhitungan pendapatan nasional.
C = 150 + 0,6Yd
I = 60
G = 50
Pembayaran transfer (Tr) = 10
Apabila pemerintah menetapkan sistem pajak tetap sebesar Tx = 45, maka pendapatan nasional keseimbangannya adalah sebagai berikut:
Yd = Y-Tx+Tr
= Y-45+10
= Y-35
Y = C+I+G
Y =150 + 0,6Yd+60+50
Y =260+ 0,6(Y-35)
Y =260 + 0,6Y – 21
0,4Y = 239
Y = 597,5
Konsumsi Keseimbangan
C = 150 + 0,6Yd
= 150 + 0,6 (Y-35)
= 150 + 0,6Y – 21
= 150+ 0,6(597,5)-21
C = 487,5
Tabungan keseimbangan
S = - Co + (1-b)Yd
S = -150 + 0,4Yd
=-150 + 0,4 (Y-35)
= -150+ 0,4Y-14
=-150+ 0,4(597,5)-14
= 75
Apabila pemerintah menetapkan sistem pajak proporsional, misalnya Tx = 0,1Y+5, maka pendapatan nasional keseimbangannya adalah sebagai berikut.
Yd = Y-Tx+Tr
= Y-(0,1Y+5)+10
= 0,9Y+5
Y = C+I+G
Y =150 + 0,6Yd+60+50
Y =260+ 0,6(0,9Y+5)
Y =260 + 0,54Y +3
0,46Y = 263
Y = 571,73
Konsumsi Keseimbangan
C = 150 + 0,6Yd
= 150 + 0,6 (0,9Y+5)
= 150 + 0,54Y +3
= 150+ 0,54(571,73)+3
C = 461,73
Tabungan keseimbangan
S = - Co + (1-b)Yd
S = -150 + 0,4Yd
=-150 + 0,4 (0,9Y+5)
= -150+ 0,36Y+2
=-150+ 0,36(571,73)+2
= 57,82
3.KONSEP DAN PERHITUNGAN MULTIPLIER TIGA SEKTOR
A.Multiplier Effect Ekonomi
_ Perubahan-perubahan perbelanjaan agregat akan menimbulkan perubahan dalam keseimbangan pendapatan nasional.
_ Perubahan perbelanjaan agregat terhadap pendapatan nasional pada keseimbangan
disebut multiplier.
_ Multiplier, yaitu suatu angka atau formula yang menunjukkan berapa kali lipat pendapatan nasional akan berubah sebagai akibat perubahan perbelanjaan agregat
B.Cara menentukan nilai multiplier
_ Nilai MPC akan dapat ditentukan apabila diketahui kecondongan fungsi perbelanjaan agregat CA.
_ Kecondongan tersebut berbeda untuk keempat-empat kasus keseimbangan
perekonomian yaitu:
_ keseimbangan perekonomian untuk perekonomian tertutup untuk pajak tetap dan
proporsional,
_ keseimbangan perekonomian terbuka untuk pajak tetap dan pajak proporsional
_ Nilai MPC berbeda untuk setiap kasus di atas, maka perlu digunakan cara lain untuk
menghitung nilai multiplier
Penghitungan nilai multiplier diterangkan menggunakan permisalan-permisalan berikut :
i. Fungsi konsumsi adalah C = a + bYd
ii. Dua bentuk sytem pajak yang digunakan. Dalam contoh pertama pajaknya adalah pajak tetap , yaitu T = Tx, sedangkan dalam contoh kedua pajaknya adalah pajak proporsional, yaitu T = Ty.
iii. Fungsi investasi yang asal adalah I dan fungsi pengeluaran pemerintah yang asal adalah G.
Multiplier Investasi
1. System pajak tetap , dalam perekonomian bersistem pajak tetap, keseimbangan pendapatan nasional yang asal adalah
Y = C + I + G
Y = a + bYd + I + G
Y = a + b(Y – TX) + I + G
Y = a + By – bTX + I + G
Y - bY = a – bTX + I + G
Y = 1 / 1 – b ( a – bTX + I + G )
Dengan demikian nilai multiplier adalah :
Multiplier investasi ( pajak tetap ) = 1 / 1 – b
2. System pajak proporsional
Multiplier investasi ( pajak proposional ) = 1 / 1 - b + bt = 1 / 1 – b ( 1 – t )
4.KONSEP ANGGARAN PEMERINTAH SURPLUS, DEFISIT DAN BERIMBANG
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Analisis Surplus Defisit APBD adalah merupakan salah satu tugas Menteri Keuangan c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan dalam rangka memantau kebijakan fiskal di pemerintah daerah. Tugas ini tercermin dalam PP 23 Tahun 2003, PP 58 Tahun 205, PMK No. 45 Tahun 2006, dan PMK No. 72 Tahun 2006. Hasil analisis tersebut akan dipergunakan sebagai salah satu bahan untuk pengambilan kebijakan fiskal secara nasional untuk tahun tahun anggaran berikutnya.
Pelaksanaan analisis difokuskan pada ketaatan pada kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta komposisi penyebaran dalam skala defisit yang diperbolehkan dan surplus pada masing-masing pemerintah daerah.
Analisis ini juga akan menyajikan dua pendekatan dalam penentuan defisit yaitu pertama pendekatan dasar sesuai dengan PP 58 Tahun 2005 yaitu defisit adalah selisih Pendapatan dan Belanja daerah, sedangkan yang kedua pendekatan lanjutan sesuai dengan PMK No. 72 Tahun 2006 yaitu defisit adalah selisih pendapatan dan belanja daerah setelah ditambah dengan Silpa dan pencairan dana cadangan.
Definisi defisit pendekatan dasar sesuai dengan PP 58 Tahun 2005 adalah selisih antara pendapatan dan belanja, sedangkan definisi defisit pendekatan lanjutan sesuai dengan PMK No. 72 Tahun 2006 adalah selisih antara pendapatan dan belanja setelah dikurangi Silpa dan pencairan Dana Cadangan. Kedua pendekatan tersebut akan disajikan dalam analis sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif. Analisis yang akan dipergunakan dalam penyajian adalah analisis deskriptif.
Pada dasarnya kriteria analisis yang dipergunakan adalah batas maksimal defisit
sesuai dengan PMK No. 72 Tahun 2006 pasal 4 yaitu sebesar 5% dari total pendapatan. Sehingga pemerintah daerah akan memenuhi keriteria apabila APBDnya surplus atau apabila defisit tidak melebihi 5% dari total pendapatan. Sehingga kategori melanggar peraturan apabila pemerintah daerah mengalami defisit melebihi 5% dari total pendapatan.
Dalam analisis data akan disajikan dua pendekatan yaitu pendekatan surplus/defisit sesuai dengan PMK No. 72 Tahun 2006 dan pendekatan surplus/defisit sesuai dengan PP 58 Tahun 2005 (Pendekatan Dasar).
A. Pendekatan PMK 72 Tahun 2006
Berdasarkan PMK 72 Tahun 2006, surplus/defisit dihitung dengan menggunakan formula :
Surplus/Defisit = (Pendapatan – Belanja) + Silpa + Pencairan Dana Cadangan
Surplus/defisit disajikan dalam 2 tabel yaitu Tabel A.1 (Tabel dengan Urutan Surplus ke Defisit) dan Tabel A.2 (Tabel Urutan Kode/ID Daerah) - terlampir. Dari Tabel
tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur mempunyai defisit terbesar yaitu 5% walaupun masih dalam batas yang diperbolehkan. Sedangkan untuk daerah yang mengalami surplus tertinggi yaitu Pemprov. Nanggroe Aceh Darussalam yaitu sebesar 32,64%.
Dari tabel A.1 terlihat ada tiga daerah yang mengalami suplus diatas 6% yaitu Propinsi NAD, Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Riau, bahkan nilai suplus Propinsi NAD merupakan nilai pencilan (Outlier) dari seluruh data surplus/defisit seluruh Propinsi di Indonesia yaitu sebesar 32,6%. Mayoritas propinsi di indonesia mengalami surplus yang besarnya berkisar antara 1% – 2,5%. Namun demikian masih terdapat tiga daerah propinsi yang mengalami defisit yaitu Propinsi Banten, Propinsi Bengkulu dan Propinsi Kalimantan Timur dimana besaran defisitnya masih dalam batas yang diperbolehkan. Sementara itu ada 2 daerah yang menerapkan kebijakan anggran berimbang yaitu Prop. Maluku Utara dan Prop. Kalimantan Barat.
Sedangkan untuk komposisi penyebaran surplus/defisit dengan interval 5% disajikan dalam Grafik A.3 (terlampir). Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar daerah mengalami surplus sebanyak 85% atau 28 daerah, sedangkan yang berimbang sebesar 6% atau 2 daerah dan yang defisit sebesar 9% atau 3 daerah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :
TABEL JUMLAH DAERAH PROPINSI SURPLUS/DEFISIT APBD 2007
BERDASARKAN PMK 72 TAHUN 2006
NO
|
SURPLUS/DEFISIT/BERIMBANG
|
JUMLAH DAERAH
|
1
|
SURPLUS
|
28
|
2
|
BERIMBANG
|
2
|
3
|
DEFISIT <= 5%
|
3
|
4
|
DEFISIT > 5%
|
0
|
TOTAL DAERAH PROPINSI
|
33
|
B. Pendekatan Dasar
Analisis surplus/defisit disajikan pada Tabel B.1 (Urutan Surplus ke Defisit) dan Tabel B.2 (Urutan Kode/ID Daerah)
Surplus/defisit dihitung dengan menggunakan formula :
Surplus/Defisit = Pendapatan – Belanja
Dari tabel B.1 terlihat sebagian besar daerah propinsi di indonesia mengalami defisit, hanya lima daerah saja yang mengalami surplus yaitu Prop. Jawa Tengah (6,63%), Prop. Sulawesi Tenggara (1,68%), Prop. Kalimantan Selatan(0,80%), Prop. Sulawesi Tengah (0,45%) dan Prop. Gorontalo (0,27%). Sedangkan Prop. Kalimantan Barat menerapkan kebijakan anggaran berimbang.
Sementara daerah propinsi lainnya mengalami defisit. Ada sebanyak 20 daerah propinsi yang mengalami defisit lebih besar dari 5% diantaranya ada 7 daerah yang mengalami defisit lebih dari 20% yaitu Prop. NTT (21%), Prop. Lampung (23.25%), Prop. NAD (27,86%), Prop. Kaltim (32,76%), Prop. Jambi (35.11%), Prop. Kep. Riau (37,78%) dan Prop. Bangka (45.9%)
Sedangkan untuk komposisi penyebaran surplus/defisit dengan interval 5% disajikan dalam Grafik B.3 (terlampir).
TABEL JUMLAH DAERAH PROPINSI SURPLUS/DEFISIT APBD 2007
BERDASARKAN PMK 72 TAHUN 2006
NO
|
SURPLUS/DEFISIT/BERIMBANG
|
JUMLAH DAERAH
|
1
|
SURPLUS
|
5
|
2
|
BERIMBANG
|
1
|
3
|
DEFISIT <= 5%
|
7
|
4
|
DEFISIT > 5%
|
20
|
TOTAL DAERAH PROPINSI
|
33
|
KASUS
1. Di ketahui Pak Jaya yang bekerja sebagai pegawai negeri yang memiliki penghasilan Rp. 8.000.000,00 perbulannya. Akan tetapi Pak Jaya belum menikah sehingga belum mempunyai anak. Hitung besra pajak penghasilan yang harus dibayar perbulannya?
Jawab :. Besar penghasilan Rp. 8.000.000,00
Dana jabatan 5 % x Rp. 800.000,00 = Rp. 300.000,00
gaji Pak Jaya : Rp. 7.700.000,00
Gaji dalam 1 tahun : 12 x Rp. 7.700.000,00 = Rp. 92.400.000,00
PTKP : Rp. 15.840.000,00 Rp. 15.840.000,00
Gaji yang kena pajak : Rp. 76.560.000,00
Maka jumlah pajak yang harus dibayar :
Pajak 1 tahun : 5 % x Rp 5.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00
15% x Rp. 26.560.000,00 = Rp. 3.984.000,00
Rp. 6.484.000,00
Pajak perbulannya : Rp. 6.484.000,00 = Rp. 540.333,00
Jadi, besarnya pajak yang harus dibayar oleh Pak Jaya perbulannya sebesar
Rp. 540.333,00.
2. Jelaskan pula mekanisme penyusunan APBD !
Jawab : Pedoman Penyusunan Anggaran seperti tercantum dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 memuat antara lain:
1. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah.
2. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran bersangkutan.
3. teknis penyusunan APBD.
4. hal-hal khusus lainnya.
Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran.
3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara.
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
5. Penyusunan rancangan perda APBD.
6. Penetapan APBD.
1. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah.
2. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran bersangkutan.
3. teknis penyusunan APBD.
4. hal-hal khusus lainnya.
Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran.
3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara.
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
5. Penyusunan rancangan perda APBD.
6. Penetapan APBD.
Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu: Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun; Rencana Jangka Menengah Daerah . (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari: Rencana Strategi (Renstra) SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun.
3.. Keuangan negara meliputi apa saja ?
Jawab :
a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan Daerah;
f. Pengeluaran Daerah;
g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
4. Bagaimana hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat /
Jawab :
1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Perusahaan Negara/Daerah/ Swasta (Pasal 24)
a. Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD
b. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara sementara itu pembinaan dan pengawasan atas perusahaan daerah dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
c. Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan/privatisasi perusahaan negara dengan persetujuan DPR.
Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan/privatisasi perusahaan daerah dengan persetujuan DPRD
2. Hubungan Pemerintah Pusat/Daerah dan Badan Pengelola Dana Masyarakat (Pasal 25)
a. Menteri Keuangan membina dan mengawasi pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat.
b. Gubernur/Bupati/Walikota membina dan mengawasi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.
a. Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD
b. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara sementara itu pembinaan dan pengawasan atas perusahaan daerah dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
c. Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan/privatisasi perusahaan negara dengan persetujuan DPR.
Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan/privatisasi perusahaan daerah dengan persetujuan DPRD
2. Hubungan Pemerintah Pusat/Daerah dan Badan Pengelola Dana Masyarakat (Pasal 25)
a. Menteri Keuangan membina dan mengawasi pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat.
b. Gubernur/Bupati/Walikota membina dan mengawasi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.
5.Apa yang akan terjadi jika ada keterlambatan persetujuan bersama APBD ?
Jawab :
Apabila DPRD sampai batas waktu yang telaah ditetapkan tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancagan peraturan daerah tentang APBD, maka kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.
6.Jelaskan apa yg di maksut dengan dana perimbangan dan sebutkan ada berapa dana perimbangan !
Jawab :
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah
Dana perimbangan terbagi atas :
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
DAFTAR PUSTAKA
Sukirno, Sadono .2004. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta : Rajawali Press
http://www.kajianpustaka.com/2012/10/definisi-pajak-dan-jenis-jenis-pajak.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar